Jadi Investor LRT, PT KAI Minta Jaminan dari Pemerintah

0
82

ALLSBOBET AGEN SBOBET ONLINE TERPERCAYA

LiputanLive.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan memastikan jaminan dari pemerintah terkait penugasan sebagai investor pada proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

“Saya tidak bisa bicara sebelum perpresnya keluar. Pekan ini barangkali akan keluar (perpres),” kata Direktur Utama PT KAI Edy Sukmoro, di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jumat 3 Maret 2017 PT KAI ditugasi pemerintah sebagai investor sekaligus operator LRT Jabodebek.

Penugasan tersebut akan dituangkan melalui perubahan Perpres No 65/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 98/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Dalam Perpres No 65/2016 disebutkan bahwa PT KAI hanya ditunjuk sebagai operator LRT.

Sementara kontraktor pelaksana diberikan kepada PT Adhi Karya. Adapun Adhi Karya menyatakan membangun proyek tersebut melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,4 triliun yang didapat pada tahun 2015. Biaya pembangunan LRT secara keseluruhan hingga beroperasi pada 2019 mencapai Rp27,5 triliun.

Rinciannya, Rp23,6 triliun untuk pembangunan prasarana berupa rel elevated. Sementara pengadaan sarana seperti gerbong dan depo membutuhkan anggaran sebesar Rp3,9 triliun.

Direktur Keuangan PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan, skema pendanaan pembangunan LRT akan tetap memanfaatkan dana APBN melalui PMN.

PT KAI, kata Didiek, juga meminta konsesi sebagai operator LRT selama 50 tahun. Pendanaan melalui PMN diharapkan bisa kucur sebesar Rp5,6 triliun.

“Sebenarnya total PMN Rp9 triliun. Namun, karena PT KAI sudah dapat PMN pada 2015 lalu ditambah dengan PMN dari Adhi Karya sebesar Rp1,4 triliun, PMN tersisa yang bisa kucur Rp5,6,” ungkap dia.

Skema tarif yang masih dibahas sebesar Rp12.000, tarif tersebut sudah termasuk subsidi dari pemerintah selama 12 tahun.

Sementara sisanya sebesar Rp18,23 triliun, kata Didiek, bisa didapatkan melalui konsorsium perbankan. “Namun, sekali lagi harus ada jaminan pemerintah melalui skema tarif yang disubsidi dan jumlah PMN sebesar Rp5,6 triliun yang diharapkan bisa kucur pada 2017 dan 2018,” ujarnya.

ALLSBOBET AGEN SBOBET ONLINE TERPERCAYA

Sementara itu, ekonom Faisal Basri mengatakan, pemerintah sepertinya akan sulit mengeluarkan PMN pada tahun ini. Dia beralasan alokasi anggaran sudah sangat terkuras.

“Dan, ini pasti akan mendapatkan halangan dari DPR,” kata dia, belum lama ini.

Dia menambahkan, sumbangan laba BUMN untuk pembangunan infrastruktur kepada APBN masih sangat kecil jika dibandingkan sumbangan dari sektor lain.

“Jadi kasihan BUMN disuruh membangun infrastruktur yang terkesan dipaksakan tanpa melihat pengembalian keuntungannya. Apalagi, rasio utang mereka (BUMN) juga masih sangat besar. Jadi, dari mana dananya?” pungkas dia.

 

Okezone.com

LEAVE A REPLY