Ahok Gugat Aturan Cuti Kampanye: Kalau Mau Cegah Abuse of Power, Perkuat Bawaslu

0
109

d6438255-7048-4285-86d1-15044fec54ce_169

Liputanlive-UU pilkada soal kewajiban Cagub petahana cuti selama masa kampanye diprotes Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok itu menilai ada kejanggalan dalam UU pilkada pasal 70 ayat (3) huruf a itu.

“Menurut pemohon, pembuat uu wajib memperhatikan Gubernur merupakan pejabat yang wajib taat memajukan kesejahteraan umum dalam masa jalabatan selama 5 tahun,” kata Ahok dalam persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

Ahok menjelaskan, jika tujuan penerapan UU ini untuk mencegah abuse of power dari petahana bukan kewajiban cuti yang menjadi solusinya.

“Pemohon berpandangan untuk mencegah adanya abuse of power atau pelanggaran sejenis dari petahana adalah lebih memenuhi rasa keadilan dan tidak merugikan hak kons pemohon,” ungkap Ahok dengan lantang.

“Apabila pemerintah bersama DPR memperkuat fungsi, tugas serta wewenang institusi yang suda ada sesuai uu yang sudah ada, yakni badan pengawas pemilu atau bawaslu,” imbuhnya.

Lanjut Ahok, Bawaslu seharusnya menjadi perhatian lebih untuk dikuatkan untuk mengurangi kecenderungan-kecenderungan itu. “Pemohonon berpandangan tidak selayaknya pembuat uu memiliki asumsi yang tidak baik dalam membuat suatu peraturan. Bahwa hampir dipastikan setiap petahan akan melakukan abuse of power dalam pilkada,” papar Ahok.

“Seharusnya pembuat UU berada dalam posisi netral dalam merumuskan. Kalau tujuannya membasmi abuse of power harusnya perkuat bawaslu,” sambungnya.

LEAVE A REPLY