Menlu Retno: Diaspora Ingin Indonesia Berlakukan Dwi Kewarganegaraan

0
105

97a33503-6e15-40f6-afbc-5386f6c2c9cb_169

Liputanlive.com Jakarta – Dalam rapat dengan komisi I DPR, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, ada keinginan dari diaspora Indonesia agar pemerintah Indonesia memberlakukan dwi kewarganegaraan.

“Dalam setiap perjalanan Presiden ke luar negeri dan pertemuan diaspora, terdapat aspirasi yang sangat kuat diaspora Indonesia agar pemerintah dapat memberlakukan kebijakan dwi kewarganegaraan,” ucap Menlu Retno Marsudi dalam rapat di Komisi I Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/8/2016).

Retno menjelaskan bahwa Indonesia memang tidak mengenal dwi kewarganegaraan sebagaimana diatur pasal 26 ayat 1 UUD 1945, bahwa WNI adalah orang asli Indonesia atau bangsa lain yang disahkan UU. Karena itu perlu kajian mendalam.

“Tentu ini suatu kebijakan karena pentingnya isu ini sangat penting, maka kajian mendalam harus dilakukan, dan untuk memberikan kemudahan untuk diaspora,” ujarnya.

Menurutnya, masukan itu sedang dikaji oleh staf ahli bidang ekososbud dan pembina masyarakat Indonesia di Kemlu. Saat ini Kemlu sedang dalam proses membuat kartu diaspora Indonesia.

Menanggapi hal itu itu, anggota komisi I DPR Agun Gunanjar menyebut tak ada masalah jika ada pemberlakuan dwi kewarganegaraan. Dia mengatakan masalah ini memang tak lepas dari kasus mantan menteri ESDM Arcandra Tahar.

“Dia jadi warga negara asing bukan atas kehendaknya sendiri,” ucap Agun.

Sementara anggota komisi I lain Andreas Hugo Pariera menyebut bahwa masalah melegalkan dwi kewarganegaraan tidak semudah yang disampaikan diaspora, tapi sangat kompleks.

“Banyak saudara kita di luar negeri punya dwi kewarganegaraan yang diam-diam, banyak juga yang beri laporan. Soal diaspora ini isu yang sudah cukup lama,” ujar Andreas.

Dia menuturkan pemberlakukan dwi kewarganegaraan ide dasarnya adalah membawa kembali warga negara yang sukses di luar negeri untuk membangun negaranya sendiri. Hal itu sukses dilakukan oleh China, termasuk India yang berhasil membangun pusat teknologi di Mumbay mengimbangi Sillicon Valey, Amerika Serikat.

“Di satu pihak mau manfaatkan mereka, tapi soal diaspora masuk Indonesia bukan soal diberikan izin tinggal atau diakui WNI-nya, tapi lebih banyak ini kan ekonomi. Di mana ada gula di situ ada semut. Jadi pemerintah siap fasilitasi mereka. Jadi harus komprehensif,” papar politisi PDIP itu.

LEAVE A REPLY